Taman Bacaan: Polemik Penundaan Kenaikan Harga BBM

TONI PRASETYO UTOMO

Foto : primagama.net

Tarik ulur dua kubu, antara yang pro dan kontra dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah berakhir dengan selesainya Rapat Paripurna Rancangan APBN-P 2012 Sabtu (31/3) dini hari. Melalui voting, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat tertentu. Yakni, Ditetapkannya Pasal 7 Ayat 6 (a) dalam UUD APBN-P 2012. Intinya, harga rata-rata minyakk Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012.

Meskipun DPR sudah menaikan anggaran subidi BBM dari Rp 123 triliun menjadi Rp 137 triliun, mungkin sebagian dari kita terus berdebar apakah nilai tersebut cukup untuk pengadaan BBM bersubsidi sampai akhir 2012. Masih banyaknya mobil-mobil nakal yang seharusnya memakai BBM non subidi masih menggunakan BBM bersubsidi.

Seperti yang kita ketahui, kenaikan harga minyak internasional ini dipicu karena adanya ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, jika situasi antara Amerika Serikat dan Iran di selat tersebut tak kunjung mereda, harga minyak mentah indonesia bakal berada pada pososo stabil-tinggi seperti saat ini.

Seperti yang diberitakan, harga aktual ICP sepanjang Maret sudah menembus USD 128 per barel, atau jauh melewati batas syarat deviasi USD 120,75 per barel. Namun, karena harga yang diacu adalah rata-rata enam bulan terakhir, harga rata-ratanya baru mencapai USD 116,5 per barel, atau baru mengalami deviasi 11 persen dari asumsi.

Jika pada April hingga Juni ini ICP tetap berada diatas USD 120 per barel, setidaknya pada pertengahan tahun ini pemerintah sudah berwenang untuk menaikan harga BBM. ICP sepanjang enam bulan terakhir memaang menunjukan tren kenaikan yang signifikan. Pada Oktober 2011, harganya mencapai USD 109,05 per barel, November USD 112,94, dan Desember USD 110,70. Kemudian, pada Januari 2012, harganya mencapai USD 122,17, dan Maret sekitar USD 128 per barel. Harga ICP selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga WTI (West Texas Intermediate) dan minyak mentah London alias brent.

Satu yang patut disayangkan, ada pertimbangan yang tersisih dari riuhnya perdebatan di gedung DPR dan di jalanan saat aksi unjuk rasa meluas dan memanas. Yakni, jika harga BBM batal naik, dampak sesungguhnya telah bekerja. Sebab, harga kebutuhan pokok yang lain telah bergerak mencuri start untuk naik dan pasti akan sulit untuk turun lagi setelah kenaikan harga BBM dibatalkan atau ditunda.

Pertumbuhan Ekonomi Terancam Melambat

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini mungkin akan terancam tidak mencapai target yang diproyeksikan sebesar 6,5 persen. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk menstimulasi ekonomi tidak bisa terealisasi karena untuk menjaga kesehatan anggaran fiskal yang kian membengkak, akibat meningkatnya belanja pada pos subsidi.

Pemerintah akan secara disiplin menjaga agar defisit anggaran tetap, tidak lebih dari 2,3-2,4 persen dari produk domestik bruto. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Agus Matowardojo, bahwa dengan fiskal yang sehat dan makro ekonomi yang terjaga, investasi diharapkan bisa tetap mengalir. Dengan begitu, saat belanja pemerintah tidak bisa diandalkan, investasi, konsumsi masyarakat, serta ekspor bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

Jurus Hemat Energi Pemerintah

Untuk menyambut penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi pemerintah diwajibkan untuk memutar otak dan menguras keringat dalam mengatasi pembengkakan subsidi yang mungkin akan terjadi jika konsumsi BBM terus meningkat. Salah satu yang diambil pemerintah yakni instrumen peraturan tentang penghematan energi.

Dalam sidang kabinet Sabtu malam (31/03), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansir beberapa kebijakan penghematan diberbagai pos belanja negara. Upaya penghematan yang dilakukan adalah pada belanja kementrian dan lembaga dan anggaran daerah. Selain itu pemerintah juga akan mengintensifkan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan usaha pertambangan, penggunaan gas domestik untuk mendorong industri dan sektor riil, dan meningkatkan investasi.

Langkah efisiensi tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan subsidi BBM tahun 2012 yang mencapai Rp 178 triliun dan cadangan risiko volume BBM sebesar Rp 24,6 triliun. Alokasi subsidi tersebut diperkirakan bakal menggerek defisit anggaran diatas batas kewajaran atay menembus level 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah akan lebih ketat lagi mengawasi pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Karena selama ini masih banyak mobil-mobil mewah yang membeli BBM bersubsidi. Dan sanksi hukumpun juga belum ada untuk menindak seseorang yang melakukan hal tersebut. Yang bisa dilakukan hanya sanksi sosial saja sementara ini.

Selain yang tersebut diatas, upaya dalam penghematan listrik juga digalakkan. Sebab, subsidi listrik mencapai Rp 93 triliun. Penghematan dimulai dari gedung-gedung pemerintah dan ada sanksi jika ada instansi pemerintah yang ketahuan melakukan pemborosan. Gedung swastapun juga ikut dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan penghematan listrik.

Dengan ditundanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan anggaran subsidi serta adanya ketidakpastian harga minyak internasional yang cenderung terus meningkat. Sudah seharusnya kita mendukung upaya pemerintah dalam melakukan Gerakan Penghematan Nasional sebagai instrumen untuk mengurangi risiko defisit anggaran APBN-P 2012 yang meningkat.