Oleh : Toni
Prasetyo Utomo
 |
| Gambar : kidsklik.com |
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) mencanangkan pidato tentang gerakan nasional penghematan energi
dan peningkatan pendapatan negara serta optimalisasi anggaran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa
(29/05/2012) malam. Namun pidato tersebut menuai kritik dari pengusaha maupun
pengamat perminyakan bahwa rencana itu tidak akan berjalan dengan baik.
Setidaknya ada lima poin
penting untuk penghematan yang ditetapkan Presiden Yakni, pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap stasiun pengisian
bahan bakar umum (SPBU). Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi. Nantinya setiap kendaraan akan didata secara
elektronik, baik data kepemilikan mau[pun fisik. Setiap kali kendaraan mengisi
Bahan Bakar Minyak (BBM), jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara
otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian per harinya. Cara ini bertujuan
menjamin konsumsi BBM, khususnya bersubsidi, dapat dikendalikan secara
transparan dan akuntabel serta penggunaanya pun tepat sasaran.
Kedua,
Pelarangan BBM
bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN serta BUMD. Guna
memastikan kendaraan tersebut tak menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah akan
memberi stiker khusu bagi kendaraan yang terlarang menggunakan BBM bersubsidi.
Jajaran pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD diharuskan memberi
contoh nyata upaya penghematan BBM.
Ketiga,
Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan
pertambangan. Larangan ini juga akan bisa terpantau melalui sistem stiker.
BPH Migas akan mengawasi secara terpadu bekerja sama dengan aparat
penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan mengontrol secara ketat di
daerah, terutama areal usaha perkebunan dan pertambangan serta Industri. Untuk
memenuhi kebutuhan BBM kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan
menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut.
Keempat, Konversi BBM ke
Bahan Bakar Gas untuk transportasi. Program konversi atau pengalihan penggunaan
BBM ke BBG harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi
ketergantungan pada BBM dan kemudian beralih ke gas, terutama sektor
transportasi. Tahun ini pemerintah akan
membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) baru sebanyak 33 stasiun dan
sebanyak delapan stasiun yang akan direvitalisasi kembali. Cara ini baru akan
dirasakan mulai 2013.
Kelima, Hemat listrik dan air di
kantor pemerintah, daerah, BUMN, serta BUMD, serta penerangan jalan. Gedung
milik pemerintah wajib mematikan AC setiap pukul 17.00 WIB. Sementara fasilitas
lampu penerangan selambatnya harus dipadamkan pukul 19.00 WIB. Semuanya
mulai diberlakukan pada Juni 2012. Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus
bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini.
Pidato yang sudah tiga kali ditunda itu ternyata tidak memberikan
gambaran nyata bahwa kita akan melakukan penghematan yang luar biasa. Beban
subsidi BBM yang menjadi masalah pokok tidak akan menjadi lebih ringan, karena
tidak ada penghematan yang dilakukan.
Sebelumnya banyak orang yang memprediksi bahwa penundaan ini akan
membawa sebuah langkah besar dengan persiapan yang matang. Arah kebijakan
energi berjangka panjang, yang bisa membuat bangsa ini keluar dari jeratan
harga minyak yang terus melonjak tinggi.
Ternyata pidato yang disampaikan presiden hanyalah pengulangan
kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Seperti larangan
kendaraan pemerintah untuk menggunakan BBM bersubsidi serta penghematan listrik
dan air di kantor-kantor pemerintahan, sudah kita ketahui dan menjadi kebijakan
pemerintah.
Pendekatan teknologi bagi penghematan energi maupun pengembangan energi
alternatif tidak digunakan sebagai arah kebijakan. Kita seharusnya belajar dari
negara lain yang menerapkan ilmu pengetahuan untuk mengurangi ketergantungan
kepada energi yang berasal dari fosil yang jumlahnya semakin terbatas.
Masalah lain adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Hal ini berawal dari ketidakseriusan pemerintah untuk menyusun
cetak biru dalam pengembangan energi alternatif. Misalnya ketika pemerintah
menyampaikan rencana untuk mengembangkan minyak dari biji jarak. Masyarakat
begitu antusias untuk menanam pohon jarak. Tetapi, ketika pohon itu tumbuh dan
berbuah, tidak pernah ada pabrik yang mengolah biji jarak yang dihasilkan
masyarakat itu.
Padahal setiap negara sudah sejak lama mencari energi alternatif. Negara
seperti Brazil atau Amerika Serikat sudah selesai dengan pengembangan etanolnya
dan tidak lagi terlalu tergantung kepada energi dari fosil. Karena mereka
menyadari bahwa cepat atau lambat energi asal fosil akan habis dan tidak bisa
dimanfaatkan lagi.
Sebenarnya ada kebijakan yang dipilih yakni mengonversi BBM menjadi BBG.
Namun tidak jelas batasan waktu untuk mengharuskan semua transportasi umum
menggunakan BBG. Tanpa ada jadwal waktu yang jelas, maka kebijakan itu akan
menggantung seperti sekarang ini.
Selain kurang menggugah pentingnya kesadaran bersama, program ini
dinilai tidak akan bekerja secara efektif karena kurangnya pengawasan terhadap
kebijakan tersebut. Misalnya, ketika pada pukul 17.00 listrik harus dimatikan,
siapa yang akan mengawasi dan menindak apabila kebijakan itu tidak
dilaksanakan.
Sudah seharusnya tidak kita pandang sebagai kelemahan-kelemahan
pemerintah saja, tetapi kita pandang sebagai himbauan sekaligus mengingatkan
kita untuk berhemat demi kebaikan kita senduri. Apa salahnya mendukung, semampu
kita melaksanakan apa yang kita bisa, tentu ini akan sangat berdampak positif kedepan.
tidak ada salahnya kan.
Jangan sampai muncul pemikiran bahwa kekayaan sumber daya alam yang
sebelumnya merupakan berkah berubah menjadi kutukan. Sumber daya manusia yang
berkualitas harus ditingkatkan, sehingga bisa melihat kekayaan yang kita miliki.
Bukan memunculkan keluhan-keluhan yang justru akan memperpanjang akar
permasalahan. Yang perlu dimunculkan adalah solusi, lebih tepatnya solusi
cerdas.
DAFTAR PUSTAKA
Tiada ulasan:
Catat Ulasan